Kepala Bagian Tata Usaha. (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam). Perbedaannya, koordinasi di tingkat daerah yang dilakukan oleh kepala daerah/kepala wilayah tidak secara informal, tetapi secara formal. (1) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Pasal 11Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin Kepala Dinas oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. bahwa ; “ (4) Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada. “Kalau sisa masa jabatannya lebih dari 1,5 tahun atau 18 bulan ke atas, maka. Kepala Pelayanan Medis:. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden. Jika melihat hubungan antara Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, dapat diketahui. dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali. khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. 2. 05/2013. Unsur Pemerintahan. ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, meminta kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk bertanggung jawab atas akuntabilitas data tenaga honorer. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. Penunjukkan penjabat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. “Semua orang di daerah kami mendapati. Merupakan unsur pendukung tugas kepala. Sesuai jadwal, pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan pada November 2024, dan kepala daerah definitif kemungkinan baru ditetapkan awal 2025. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Unsur Pemerintahan. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. daerah, sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan kepada pemerintah pusat untuk menentukan siapa yang pantas dan memenuhi syarat sebagai Kepala Daerah Dalam tesis ini akan dilakukan penelitian bagi kepala daerah provinsi , kabupaten dan kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. 11/S. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 3. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala. H. Para penjabat ini menggantikan posisi lima gubernur definitif yang habis masa jabatannya. Kedudukan. com - Negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. melaksanakan koordinasi dengan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. memimpin dan membina; c. Merdeka No. bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Subbagian Prog ram Anggaran dan Keuangan ; dan 2. 162 -5- Pasal 5 (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah. sehingga, dalam menyelenggarakan Pilkada, KPUD tidak jelas bertanggung - jawab kepada siapa; c. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi: a. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; f. Undang-Undang No. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007 3 (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kedudukannya, BKD dipimpin oleh kepala daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab. JAWABAN KEPALA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. - 4 - (3) Wakil kepala daerah. Kabinet ini dipimpin oleh Mohammad Hatta dan bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Gubernur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;. apabila kepala daerah berhalangan. Presiden kepada Kepala Daerah: Jabatan Adalah Kehormatan Sekaligus Tanggung Jawab Besar Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. Gubernur adalah penyelenggara daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab. Presiden juga melakukan tugas legislatif seperti membentuk undang-undang dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan. 3. Selain tugas utama tersebut camat juga memiliki tanggung jawab, yakni sebagai berikut: Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan. bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten. 29. Karena itu, Lord Acton dalam Miriam Budiardjo, telah memperingatkan 6 bahwa penggunaan kekuasaan atau wewenang mengenai fungsi Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana mekanisme penyerahan urusan kepada Wakil Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah berhalangan. 2. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat/Masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota. (3) BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. , (2008: 141), dalam pasal 3 UU nomor 32 tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemerintahan. 5. Dalam melakukan tugas dan pekerjaannya ini rupanya perangkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; c. Selain menjabat sebagai kepala daerah gubernur juga merupakan wakil pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Referensi. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, yang pada hakikatnya adalah lembaga politik (unsur-unsurnya adalah partai-partai politikkepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 1. Baca juga: Kabinet Pemerintahan Indonesia dari Masa ke. b. Soetomo, Surabaya, rodrickjuraman2@gmail. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada. Hal ini berbeda dengan UU No. “Jadi, jika ada kepala daerah yang bermasalah hukum terkait korupsi maka inspektorat. (2) Kewajiban terdiri dari: membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli serta Perangkat Daerah; dan Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini penting untuk digaris bawahi mengingat bahwa ada ketentuan di dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis BkkbN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Pada saat ini, perlu diperhatikan agar SKPD mampu. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya. Dalam melakukan tugas dan pekerjaannya ini rupanya perangkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Wali Kota di Indonesia. Dalam sistem ini, presiden yang merupakan badan eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif yang. 11/S. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. 2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Kepala daerah bertanggung. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustkaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. 114 B Medan Telp. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Visi dan Misi Visi Dinas Kesehatan mengacu pada. ” Hal ini kemudian diperjelas kembali dalam ayat (3) yang menyatakan bahwa, ”dalam menjalankan hak wewenang dan kewajibanPEMERINTAHAN DAERAH . Di Indonesia, Wali Kota ialah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. Prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah (1)Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan mementingkan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Atas Dasar undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan peluang kepada daerah untuk leluasaDinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [13] Fungsi: koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, komando penyelenggaraan. Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR D, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pelaksanaanya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lebih lanjut tentang kementerian negara diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 39 Tahun 2008. Pasal 25 Ayat 4 berbunyi, “Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota. Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga. (2) Kewajiban terdiri dari: membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli serta Perangkat Daerah; danDinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa. 20. Pasal 8 Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkunganDalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 28. Urusan pemerintahan umum dijalankan oleh gubernur dan bupati/wali kota di setiap wilayah. (2) Pertanggungjawaban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah. (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemirintah, Gubernur berada di bawah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Kepala Dinas- Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggung jawab atas : a) pemeliharaan dan pengembangan aplikasi CRM; b). Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut PPKD adalah penyelenggara dan penanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pasal 25 Ayat 4 berbunyi, “Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada. PEMBAHASAN. Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selain itu, menurut PP Nomor 33 Tahun 2018, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peraturan Kapolres adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kapolres. Badan ini mempunyai tugas pokokIni merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di tingkat propinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah propinsi. - Sekda memiliki fungsi untuk mempercepat dan mengawali realisasi pelaksanaan rencana pembangunan kepala daerah. (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada kepala daerah. Pada Daerah Provinsi, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Semua jawaban salah. dr. Di Indonesia, gubernur adalah kepala penyelenggarah wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Seperti yang kita tahu, pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden, dan pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas asas otonomi di masing-masing provinsi. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Penilaian. Namun begitu, sebagai perwakilan menteri di provinsi, seorang kakanwil berkoordinasi erat dengan gubernur setempat. Unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. 7. Pasal 6 Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Karena itu, dalam UU Desa pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara detail. Lembaga Dinas – Dinas Kabupaten / Kota Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia, Wali Kota ialah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. Pasal 17 (1) Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi camat yaitu sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan dan dibawahnya serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati maupun Wali Kota melalui sekda yang. (3) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang. Melaksanakan kebijakan teknis dan strategis; 2. Badan ini mempunyai tugas pokok. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. nikaci nikaci 11. 1. Hal ini disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada. Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Menteri dan kabinet bekerja dengan sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Seorang Kepala Daerah.